Trenggalek — Indonesia kini telah memasuki fase krisis iklim, ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Kondisi ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu global yang jauh, melainkan ancaman nyata yang langsung dirasakan masyarakat di tingkat lokal.

Anggota DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa tantangan krisis iklim harus dijawab dengan kebijakan yang menyentuh akar persoalan, terutama di sektor-sektor yang paling memungkinkan dilakukan.

Berdasarkan peta emisi di Kabupaten Trenggalek, Ia menjelaskan bahwa sumber emisi terbesar berasal dari tiga sektor utama, salah satunya Adalah sektor pertanian, yang juga menjadi penyumbang emisi terbesar dengan penggunaan pupuk kimia secara masif.

“Karena itu, tugas utama kita hari ini adalah menurunkan emisi gas rumah kaca secara nyata dan terukur, dimulai dari sektor yang paling mungkin ditangani di daerah, yaitu pengolahan limbah organik, misalnya limbah dari SPPG dan Dapur MBG” tegasnya.

Ia mangatakan bahwa langkah tersebut juga sejalan dengan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional pada 2026. Menurutnya, ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari kesehatan tanah, air, dan ekosistem pertanian itu sendiri.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras atau jagung, tetapi soal bagaimana kita merawat sumber-sumber kehidupan agar pertanian tetap produktif untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengolahan limbah organik merupakan solusi strategis yang menjawab dua tantangan sekaligus menurunkan emisi dan memperkuat kemandirian pangan rakyat.

“Dampaknya langsung pada penurunan emisi, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 40 persen emisi, terutama dari pupuk kimia berbasis nitrogen (NPK) yang menghasilkan gas N₂O, salah satu gas rumah kaca paling berbahaya.

Integrasi pupuk kimia dan pupuk organik hasil pengolahan sampah, dengan target bauran dari 100 persen pupuk kimia menjadi 60 persen kimia dan 40 persen organik merupakan salah satu solusi yang ia sampaikan. Dimana menurutnya skema ini mampu menurunkan emisi secara signifikan, menjaga kesehatan tanah dan air, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

Dalam konteks inilah menurut Novita Hardini, Perempuan Sarinah (Selesaikan Sampah Organik dan Limbah) hadir sebagai pendekatan pembangunan yang memandang krisis iklim bukan semata ancaman, melainkan peluang transformasi sosial dan ekonomi. Gerakan ini memadukan ketahanan pangan dan lingkungan, pemberdayaan perempuan, serta ekonomi hijau berbasis rakyat.

“Orang lain melihat ini sebagai krisis, tapi Perempuan Sarinah melihat ini sebagai peluang,” katanya saat soft lounching program Perempuan Sarinah Minggu, (22/12/2025).

Novita Hardini yang juga merupakan Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek, menekankan peran strategis perempuan sebagai garda terdepan dalam pengolahan limbah organik, produksi pupuk ramah lingkungan, hingga penguatan ekonomi keluarga dan desa. Selain berkontribusi pada penurunan emisi, pendekatan ini juga menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.

Ia menyebut Trenggalek sebagai ruang bertemunya visi ketahanan pangan Prabowo Subianto dan nilai ajaran Megawati Soekarnoputri tentang merawat pertiwi, yang diwujudkan melalui pelestarian lingkungan, penguatan kearifan lokal, serta pemberdayaan perempuan sebagai penjaga alam dan kehidupan.

“Ketika agenda lingkungan berjalan seiring dengan ekonomi rakyat, maka manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah arah pembangunan yang berkeadilan, berdaulat, dan berkelanjutan,” tutupnya.