Jakarta � Novita Hardini, Anggota DPR RI Komisi VII, mengangkat sejumlah persoalan yang masih dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Menurutnya, meskipun UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mereka masih menghadapi tantangan serius yang menghambat pertumbuhan dan daya saing, terutama dalam hal akses permodalan, literasi teknologi, dan regulasi yang memberatkan. "UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, namun mereka masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural yang mempersulit mereka untuk tumbuh dan berkembang. Mulai dari minimnya akses terhadap permodalan yang murah, terbatasnya literasi keuangan digital, hingga regulasi yang tidak selalu berpihak kepada pelaku usaha kecil." kata Novita Dalam Keterangannya, Selasa (22/10). Tidak hanya itu, legislator perempuan satu-satunya dari dapil Jatim 7 itu mengatakan bahwa salah satu masalah terbesar yang dihadapi UMKM saat ini adalah kurangnya akses permodalan yang terjangkau. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal karena persyaratan yang terlalu rumit, kurangnya jaminan, serta bunga yang tinggi. "Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan skema kredit yang lebih ramah bagi UMKM, termasuk penurunan suku bunga dan simplifikasi persyaratan pengajuan kredit," ujarnya. Selain itu, Novita menekankan pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM di era digitalisasi ini. "Teknologi adalah jembatan penting bagi UMKM untuk bersaing di pasar global, tetapi sayangnya, banyak pelaku usaha kecil yang belum melek teknologi. Mereka perlu diberikan pelatihan dan pendampingan khusus agar bisa memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang pasar baru," tegasnya. Tantangan lain yang menjadi perhatian Novita adalah terkait regulasi dan birokrasi yang sering kali justru menghambat pertumbuhan UMKM. "Banyak regulasi yang tidak fleksibel dan memberatkan pelaku UMKM, mulai dari izin usaha hingga perpajakan. Perlu ada kebijakan yang lebih sederhana dan adaptif untuk mendukung keberlanjutan UMKM," lanjut Novita. Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, yang juga menangani urusan energi, riset, dan teknologi, Novita juga melihat potensi besar bagi UMKM dalam pemanfaatan teknologi energi terbarukan untuk efisiensi operasional.   "UMKM perlu didorong untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan hemat energi. Ini bukan hanya baik untuk kelestarian lingkungan, tetapi juga bisa mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing mereka," tambahnya. Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, Novita berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga keuangan dan sektor swasta. "DPR akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada UMKM dan siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan digitalisasi," pungkas Novita. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan akses terhadap teknologi, legislator fraksi PDI Perjuangan itu meyakini UMKM Indonesia dapat menjadi pilar utama yang mendorong perekonomian nasional menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. "UMKM bukan hanya sektor ekonomi, tetapi juga fondasi sosial yang harus kita dukung dan perkuat bersama," tutupnya.